Jakarta: Wujudkan Kota Aman untuk Perempuan dan Anak, Bukan Sekadar Mimpi!

Jakarta – Siapa sih yang enggak pengen tinggal di kota yang aman dan nyaman? Apalagi buat perempuan dan anak-anak. Nah, cita-cita inilah yang digaungkan oleh Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Bernadia Irawati Tjandradewi. Menurutnya, Jakarta harus berbenah, khususnya dalam urusan infrastruktur, demi menjadi kota yang benar-benar aman bagi perempuan dan anak.

“Jakarta harus bisa menjadi kota yang memiliki infrastruktur yang nyaman, kota yang aman untuk perempuan dan anak sehingga tidak perlu khawatir sebagai perempuan dan anak yang berada di Jakarta,” tegas Bernadia dalam diskusi “Jakarta Future Festival (JFF) 2025” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).

Lebih dari Sekadar Infrastruktur Fisik

Keamanan yang dimaksud Bernadia bukan cuma soal minimnya kejahatan lho. Ia juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang prima dan kenyamanan menyeluruh bagi masyarakat. Bayangkan, bisa jalan kaki 5.000 langkah tanpa khawatir keserempet atau terganggu polusi! Impian banget kan?

“Saya mau ada target, biasanya jalan kaki 5.000 langkah tapi di Jakarta susah, karena takut keserempet dan lain-lain. Jadi Jakarta harus memiliki transportasi yang lancar, kota harus aman untuk perempuan dan anak, kota bersih tidak ada polusi,” ujarnya.

Bukan Hanya Tugas Pemerintah, Tapi Tanggung Jawab Bersama!

Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang aman bagi perempuan dan anak ini bukan cuma jadi “PR” Pemprov DKI Jakarta semata. Bernadia menekankan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat dan komunitas, harus bersinergi mencari solusi. Ini dia yang namanya kolaborasi!

Pemprov DKI Jakarta sendiri sebenarnya sudah menunjukkan komitmennya. Salah satunya dengan mengelola 324 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai bagian dari upaya menuju Kota Layak Anak (KLA).

Peran Penting Pamong dan Layanan Pengaduan

Sebagai bentuk keseriusan, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat peran pamong di tingkat kelurahan. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, menyebut bahwa lurah punya peran strategis sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat.

Yang lebih penting lagi, Pemprov DKI Jakarta menyediakan layanan pengaduan gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Baik warga Jakarta maupun bukan, semua bisa mengakses layanan ini melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Layanan yang diberikan P2TP2A ini lengkap banget, mulai dari pendampingan, kesehatan, psikologis, hukum, hingga rujukan. Di setiap pos pengaduan, ada dua petugas yang siap membantu: konselor dan paralegal. Mereka bertugas menerima laporan dan melakukan asesmen awal.

Saat ini, sudah ada 44 pos pengaduan yang tersebar di setiap kecamatan di Jakarta, termasuk di RPTRA yang ada di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu. Jadi, jangan ragu untuk melapor jika membutuhkan bantuan!

Data Bicara: Tantangan yang Masih Ada

Sayangnya, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta masih jadi pekerjaan rumah yang besar. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPA Provinsi DKI Jakarta, ada 2.041 kasus kekerasan sepanjang tahun 2024, meningkat dari 1.682 kasus di tahun sebelumnya. Bahkan, dari Januari hingga Juni 2025 saja, sudah tercatat 965 kasus.

Angka-angka ini jadi pengingat bahwa perjuangan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang aman bagi perempuan dan anak masih panjang. Tapi, dengan komitmen pemerintah dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, bukan tidak mungkin impian ini bisa terwujud.

Yuk, bersama-sama kita wujudkan Jakarta yang aman dan nyaman untuk semua! Bagikan pendapatmu, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mendukung hal ini?